Rencana Penataan Permukiman Nelayan

Nelayan merupakan salah satu profesi penting bagi negara Indonesia yang terkenal sebagai negara maritim. Sayangnya, kejayaan negara kita sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ini agaknya belum cukup tergambarkan dari kesejahteraan para nelayannya. Hal ini tercermin dari data yang disampaikan oleh BPS untuk tahun 2016. Dari jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 31,02 juta jiwa, 7,87 juta jiwa adalah nelayan. Bahkan, setiap tahunnya nelayan semakin berkurang karena disebabkan hilangnya hak atas akses laut dan terbitnya undang-undang yang menghambat nelayan untuk melaut.

Pemerintah pun berusaha untuk mengurangi sedikit demi sedikit permasalahan ini. Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2016-2019 berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman nelayan melalui penataan Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air di 11 lokasi kawasan permukiman. Diharapkan, penataan tersebut nantinya mampu menciptakan pemukiman yang lebih manusiawi, layak huni dan tertata lingkungannya.

11 kawasan target penataan tersebut meliputi Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu), Kampung Tegalsari (Kota Tegal), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang) dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura). Rencana pelaksanaan penataan kawasan tersebut mulai dari tahun 2016-2019, namun Menteri PUPR berkomitmen untuk dapat menuntaskan program ini pada akhir tahun 2018. Penataan 11 Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air ini akan dijadikan contoh pembenahan kawasan pesisir di Indonesia.

Dari 11 kawasan tersebut, tiga diantaranya sudah dimulai pekerjaan fisiknya pada tahun 2016, yakni Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Tegalsari (Kota Tegal) dan Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu) dengan menggunakan kontrak tahun jamak dan ditargetkan selesai tahun ini. Sisanya yakni delapan kawasan akan dimulai pengerjaannya pada tahun 2017 ini.

Penataan Kawasan Permukiman Kampung Nelayan dan Tepi Air dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya penataan kawasan harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

  1. Peningkatan kualitas ekonomi dan sosial warga dengan penyediaan prasarana fungsi-fungsi ekonomi dan sosial baru secara terpadu
  2. Peningkatan kualitas kenyamanan lingkungan, RTH dan ruang RTNH (ruang terbuka non-hijau) yang terpadu dengan peningkatan kualitas komponen kekumuhan.

Prinsip Penataan Kawasan Permukiman Kampung Nelayan dan Tepi Air tersebut memang secara sekilas terlihat umum karena dapat diterapkan di mana saja. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwasanya prinsip tersebut merupakan dasar dari tiap upaya penataan di kawasan yang dimaksud. Artinya, setiap sarana dan prasarana pendukung kegiatan nelayan yang dibangun maupun diperbaiki harus turut mendukung peningkatan-peningkatan yang tercantum dalam prinsip tersebut selayaknya kawasan lainnya. Dengan demikian, kawasan Kampung Nelayan akan dapat berkembang sesuai standar kawasan permukiman lain yang telah maju terlebih dahulu.

hkh;hil.jpg

Rencana Penataan Kampung Nelayan  (Dok. Kementerian PUPR)

Rencana bagi Penataan Kawasan Permukiman Kampung Nelayan dan Tepi Air ini mungkin memang masih sebagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Dengan berjalannya program percontohan di 11 kawasan ini yang nantinya bisa diterapkan di Kampung Nelayan lain di Indonesia, paling tidak kualitas hunian dan lingkungan hidup nelayan secara fisik akan dapat ditingkatkan. Tentu saja, kebijakan dan program lain masih perlu dilaksanakan untuk melengkapi upaya di sektor lain. Perhatian pemerintah dan keaktifan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya akan menjadi kunci bagi peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai ujung tombak kejayaan negara kita sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia.

 Sumber: http://pu.go.id

Nasib Nelayan di Surga Maritim Indonesia

SAvab.jpg

sumber : https://www.merdeka.com/

Tanggal 6 April tahun ini menandai peringatan ke 57 dari Hari Nelayan Nasional. Oleh pemerintah, hari besar nasional ini ditetapkan untuk mengapresiasi jasa Para Nelayan Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan Protein dan Gizi seluruh masyarakat Indonesia. Sayangnya, Hari Nelayan ini agaknya masih kurang dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini bisa dilihat dari euforia masyarakat yang tidak semeriah perayaan hari nasional profesi lain seperti Hari Buruh dan Hari Guru. Padahal, sebagai negara yang 60% penduduknya tinggal di daerah pesisir, para nelayan menjadi salah satu aset berharga dalam menunjang perekonomian nasional dan perlu mendapatkan perhatian lebih.

Ironisnya, nelayan di Indonesia kini masih lekat dengan kemiskinan. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2015 mencatat jumlah warga miskin Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dari jumlah tersebut sebesar 32,4 persennya merupakan nelayan. Sebagian besar nelayan di Indonesia memang merupakan nelayan kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel. Nelayan semacam mereka ini rata-rata melakukan operasi penangkapan ikan yang hanya 1 hari alias one day fishing. Daya jelajah perahu sangat terbatas sehingga operasi penangkapan juga relatif dekat. Minimnya sarana dan prasarana, seperti alat tangkap yang ramah lingkungan, cold storage, hingga kurangnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang layak inilah yang menjadi salah satu dari banyaknya permasalahan bagi nelayan di Indonesia. Hal lain yang juga menjadi perhatian utama adalah mulai berkurangnya stok ikan akibat overfishing yang menyebabkan jarak dan biaya melaut menjadi jauh dan besar.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, sudah sepatutnya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para pelaku sektor kelautan di Indonesia, khususnya para nelayan dengan berbagai resiko pekerjaannya. Wujud dari perhatian tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasana kelautan, peraturan-peraturan pemerintah yang berdampak positif kepada nelayan, hingga kemudahan pendistribusian hasil tangkapan para nelayan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah diawal perlu melakukan mapping (pemetaan) terlebih dahulu untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyangkut nelayan. Apabila permasalahan telah teridentifikasi, maka berbagai kegiatan maupun program peningkatan kesejahteraan nelayan secara nasional akan dapat dirumuskan dan dilaksanakan. Pada akhirnya, kesejahteraan para pekerja kemaritiman akan mencerminkan kejayaan Indonesia di lautan, sesuatu yang telah menjadi ciri khas bangsa ini sejak jaman nenek moyang kita.

 

Entikong, Jalur Sutera Indonesia-Malaysia

Entikong adalah nama dari sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Wilayah perbatasan ini memiliki jalur perbatasan darat dengan negara Malaysia khususnya Sarawak sehingga jalur darat sering disebut jalur sutera karena bisa dilewati langsung oleh bus baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyebari sungai maupun laut. Oleh karenanya, banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Jawa dan Sumatera menggunakan jalur perbatasan Entikong ini (id.wikipedia.org).

Ibu kota Kecamatan Entikong berada di Desa Entikong. Kecamatan Entikong mempunyai luas 506,89 km2 dan secara administratif Kecamatan Entikong terdiri dari 5 desa dan 18 dusun. Desa Entikong adalah desa yang sangat dekat dengan perbatasan Indonesia – Malaysia khususnya kota Khucink, Serawak – Malaysia. Selain dengan Malaysia, Entikong juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Jauhnya jarak wilayah ini dari ibukota membuat kehidupan masyarakatnya sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang lebih maju. Masalah utama bagi masyarakat di sini yang sebagian besar terdiri dari suku Dayak bidayuh adalah sulitnya sarana perhubungan, minimnya fasilitas umum termasuk sinyal, serta permasalahan nasionalisme di mana banyak masyarakat yang lebih tahu dan nyaman dengan mata uang, pusat perbelanjaan, dan barang-barang dari negara tetangga yaitu Malaysia. Banyak diantara mereka yang mengalami krisis kewarganegaraan. Bahkan, tidak tanggung-tanggung 250 orang WNI telah berpindah kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Malaysia (kompas.com).

97fd51ba-484e-43f9-b971-d1886383a4cf_169.jpg

PLBN Entikong tahun 2014 (Foto: Septiana Ledysia)

hipwee-entikong-3-750x394.jpg

Jalanan yang harus dilalui warga setiap harinya via muhlissuhaeri.blogspot.co.id

Sampai tahun 2014 lalu, wilayah perbatasan ini masih bisa dikatakan kurang terfasilitasi dengan baik. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang memprihatinkan disertai prasarana jalan yang buruk menjadi hambatan utama bagi masyarakat yang ingin melintasi perbatasan baik dari maupun ke negara tetangga.

Akan tetapi, setelah berjalannya program Nawacita di era pemerintahan presiden Joko Widodo, wilayah perbatasan pun mulai mendapat angin segar. Dalam poin ke 3 Nawacita pemerintah mulai berkomitmen untuk “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan akhir-akhir ini, di mana wilayah perbatasan mulai menjadi fokus pembangunan nasional.

PLBN Entikong adalah salah satu PLBN yang dirombak total oleh pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar penampilannya lebih cantik dan membanggakan bagi warga perbatasan.

Pekerjaan konstruksi PLBN Entikong dengan nilai proyek Rp 152,49 miliar ini meliputi lingkup struktur, arsitektur, mechanical, electrical, plumbing, dan elektronika. Pada tahap pertama, pekerjaan difokuskan kepada pembangunan bangunan utama, kargo, utilitas dan pos pemeriksaan.

Proyek ini dikerjakan mulai bulan Agustus 2015 di atas lahan PLBN lama seluas 80.003 meter persegi dengan luas bangunan seluas 19.493 m2 di zona inti, sub inti, dan pendukung. Pada bulan Desember 2016 lalu, tahap pertama telah selesai dan diresmikan langsung oleh presiden Jokowi.

832d1aab-a4b1-4d30-83b2-da442a9b87f5.jpg

PLBN Entikong tahun 2016 (Foto: Ardan Adhi Chandra)

hipwee-entikong-16-750x500.jpg

Proyek pelebaran jalan sudah dimulai via foto.metrotvnews.com

Kendati sudah diresmikan, pembangunan PLBN Entikong tak serta merta berhenti begitu saja. Tahap kedua akan dilakukan pembangunan zona pendukungnya yang berupa kawasan permukiman berikut pasar bersama dengan akses sanitasi dan air bersih pada tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp 420 miliar. Dengan pembangunan kembali PLBN ini, presiden berharap agar harga barang lokal di perbatasan menjadi lebih kompetitif dari negara lain, serta dapat lebih banyak kegiatan ekspor daripada impor.

 

Mengenal Wilayah Perbatasan Indonesia

p'u9p;u.jpg

Negara Indonesia berada di persimpangan antara dua benua dan dua samudera. Dengan wilayah seluas kurang lebih 5.193,25 juta km², dan terdiri dari 17.508 pulau (wikipedia.com), maka tak heran jika negara kita ini akan berbatasan dengan lebih dari satu negara tetangga baik darat maupun laut. Secara maritim, Indonesia berbatasan dengan wilayah laut 10 negara: India di bagian barat; Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Palau, dan Vietnam di sebelah utara; Timor Leste dan Australia di sebelah selatan; dan Papua Nugini di sebelah timur. Wilayah perbatasan ini seringkali belum disepakati secara sempurna batas-batasnya karena Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sejauh 200 mil dari bibir pantai dapat saling bersinggungan dengan ZEE di negara yang berbatasan. Hal ini seringkali memicu konflik, terutama menyangkut penambangan dan penangkapan ikan oleh nelayan antar negara.

Sementara itu, wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara-negara tetangganya meliputi beberapa provinsi, yakni di Kalimantan Barat (Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu) yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia sepanjang 966 km; di Kalimantan Timur ( Kutai Barat) dan di Kalimantan Utara (Malinau, Nunukan) yang berbatasan dengan Sabah, Malaysia sepanjang 1038 km; di Papua (Kota Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke) yang berbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 820 km; dan di Nusa Tenggara Timur (Belu, Kupang dan Timor Tengah Utara) yang berbatasan dengan Timor Leste sepanjang ± 300km. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut diamankan dan dilengkapi oleh Pos Lintas Batas Begara (PLBN), dengan fasilitas mencakup Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, Kesehatan, dan Security.

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang masih sangat terbatas. Paradigma masa lalu yang menyatakan bahwa wilayah perbatasan perlu diawasi secara ketat karena merupakan daerah yang rawan keamanan telah menjadikan pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan.

Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi “inward looking”, menjadi “outward looking” sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Hal ini tertuang dalam visi pembangunan pemerintahan saat ini melalui Nawacita, terutama poin ke 3, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan-pembangunan akhir-akhir ini, di mana wilayah perbatasan mulai menjadi fokus pembangunan nasional.

Akhir bulan lalu (Februari 2017) pemerintah telah selesai membangun simbol-simbol kedaulatan Negara berupa pembagunan kembali 7 PLBN di perbatasan. Adapun ke 7 PLBN itu meliputi PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT); PLBN Aruk, Nanga Badau dan Entikong di Kalimantan Barat, serta PLBN Skouw di Papua. Ketujuh PLBN tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak sehingga diratakan dan kemudian dibangun baru. Selain 7 PLBN tersebut, ada tambahan 2 PLBN lagi yang akan diperbaiki yaitu PLBN Oupoli dan Waris yang masih dalam tahap Pra Design. Pembangunan di perbatasan juga nantinya akan mencakup berbagai macam infrastruktur yang dimulai dari sekitar PLBN antara lain jalan raya, tol laut, tol udara, pasar, perumahan, dan lain-lain sebagai upaya dalam mempercepat pengembangan Kawasan Perbatasan.

Dengan terlaksananya pembangunan wilayah perbatasan tersebut, diharapkan nantinya keamanan perbatasan akan semakin meningkat. Kualitas hidup, perekonomian, serta akses masyarakat perbatasan ke kota-kota lain akan semakin mudah. Hal ini akan berarti besar dalam usaha pemerataan pembangunan yang merupakan salah satu tujuan utama pemerintah saat ini.

Indonesia dalam Earth Hour 2017

qe.jpg

Earth Hour di Pontianak, Kalimantan Barat. (Yohanes Kurnia Irawan/Fotokita.net)

Earth Hour 2017 yang diadakan oleh World Wide Fund of Nature (WWF) setiap hari Sabtu ke tiga di bulan Maret telah memasuki satu dekade di seluruh dunia, dan sembilan tahun di Indonesia. Perayaan ini dirayakan dengan mengupayakan inisiatif global demi mengajak individu, komunitas, praktisi bisnis dan pemerintah di seluruh dunia untuk turut serta mematikan lampu dan peralatan elektronik yang sedang tidak terpakai selama 1 (satu) jam. Kegiatan Earth Hour ini menjadi perwujudan kesadaran dan konsistensi akan kecintaan manusia kepada bumi yang merupakan  tempat tinggalnya. Tujuan utama dari kampanye ini adalah mengajak publik untuk melakukan perubahan gaya hidup yang sederhana dan murah yaitu hemat energi karena ketergantungan manusia terhadap listrik terus meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan sebagian besar dari pembangkit listrik itu berbahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara, dan gas alam) yang menghasilkan efek gas rumah kaca yang memicu pemanasan global.

Di Indonesia, perayaan Earth Hour ini dilaksanakan di sebanyak 35 kota di Indonesia. Partisipasi dilakukan dengan mematikan lampu-lampu penerangan di ikon-ikon kota, seperti Candi, Benteng, Monumen, Masjid, dan sebagainya, selama satu jam, mulai pukul 20.30-21.30 waktu setempat.

Kota-kota yang merayakan Earth Day tersebut tersebar di berbagai wilayah. Di Sumatra, kota yang berpartisipasi antara lain Banda Aceh, Lampung, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru. Di Jawa, perayaan Earth Hour akan digelar di Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Cimahi, Depok, Yogyakarta, Kediri, Batu, Malang, Serang, Sidoarjo, Solo, Surabaya, Tangerang, Jakarta, Semarang. Sementara itu, aksi Earth Hour di Kalimantan berlangsung di Kota Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Samarinda, Kutai Barat, Singkawang. Di  Sulawesi, Palu, Palopo, dan Kota Makassar yang didaulat sebagai pusat pagelaran switch off juga akan ambil bagian dalam perayaan Earth Hour. Begitu pula Kota Denpasar di Bali dan Mataram di Nusa Tenggara Barat. Tak ketinggalan, Kota Jayapura di Papua pun turut merayakan Earth Hour.

WWF Indonesia seperti dikutip nationalgeographic.co.id melansir bahwa perayaan Earth Hour tak terbatas hanya dengan mematikan lampu penerangan di ikon-ikon kota. Setiap individu juga berpartisipasi mematikan lampu dan alat elektroniknya selama satu jam, mulai pukul 20.30-21.30 di manapun ia berada.

Aksi mematikan lampu ini pada dasarnya adalah sebuah perayaan simbolis sekaligus kampanye untuk peduli lingkungan. Kampanye Earth Hour ini diperingati setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan dengan cara menggunakan energi secara bijak dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.

Sumber: http://nationalgeographic.co.id

Earth Hour 2017 dan Bagaimana Dunia Merayakannya

Earth Hour tahun ini (2017) telah dirayakan pada tanggal 25 Maret kemarin. Bagaimanakah cara seluruh dunia merayakannya?

chchc.png

Earth Hour (bahasa Indonesia: Jam Bumi) adalah sebuah kegiatan global yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) pada Sabtu terakhir bulan Maret setiap tahunnya. Kegiatan ini adalah berupa pemadaman lampu yang tidak diperlukan di rumah dan perkantoran selama satu jam dimulai pukul 20.30 waktu masing-masing untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim. Kegiatan yang dicetuskan WWF dan Leo Burnett ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007. Saat itu, 2,2 juta penduduk Sydney berpartisipasi dengan memadamkan semua lampu yang tidak diperlukan. Setelah Sydney, beberapa kota di seluruh dunia ikut berpartisipasi pada Earth Hour 2008 sampai akhirnya semakin meningkat ke seluruh dunia pada peringatannya yang ke sepuluh tahun 2017 ini.

Tahun ini, 187 negara turut mengambil bagian, dengan lebih dari 3.100 landmark mematikan lampu termasuk Sydney Opera House (Sydney), Big Ben dan Gedung Parlemen Inggris (London), Tokyo Tower (Tokyo), Empire State Building (New York), Singapore Flyer (Singapore), Piramida Mesir (Cairo), Masjid Besar Sheikh Zayed (Abu Dhabi), Monumento a la Independencia (Mexico City) and Menara Eiffel (Paris). Jutaan individu, bisnis dan organisasi di seluruh dunia juga turut berpartisipasi untuk mengubah perubahan iklim dengan berbagai upaya seperti penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle), pemanfaatan produk ramah lingkungan, serta menghemat energi.

Di India, kediaman presiden Rashtrapati Bhavan dan New Delhi India Gate mematikan lampu mereka. Pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke energi terbarukan dan lampu LED. Di Afrika Selatan, fokusnya adalah pada energi terbarukan, sedangkan di China, WWF menyatakan pihaknya bekerja sama dengan perusahaan untuk mendukung peralihan ke arah gaya hidup yang lebih lestari. Di Polandia dan Bulgaria, masyarakat telah bersatu untuk menyuarakan tekad untuk melawan hukum dan kebijakan yang mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menyediakan udara bersih, air, makanan dan iklim yang stabil bagi kesejahteraan manusia dan planet ini.

Untuk menandai ulang tahun kesepuluh dari gerakan, masyarakat dunia dengan menggunakan media sosial mereka juga mengungkapkan solidaritas mereka terhadap tindakan pro lingkungan hidup. Mulai dari menyumbangkan lima postingan pada halaman Facebook maupun mengubah foto profil mereka, jutaan orang mengaktifkan potensi kekuatan media sosial untuk menyuarakan tujuan yang mereka percayai bersama.

infographic.jpg

Sumber: https://www.earthhour.org/2017-highlights

Merayakan Earth Hour mungkin hanya memakan waktu singkat bagi kebanyakan orang, namun apabila semua orang mampu menghayati maksud dan tujuannya, maka efeknya akan terasa bagi bumi ini ke depannya. Earth Hour memang tidak mengumpulkan statistik global tentang seberapa besar energi yang dihemat selama 60 menit pemadaman karena acara ini merupakan acara simbolik. Akan tetapi, semangatnyalah yang sepatutnya kita jaga sepanjang tahun. Dengan melanjutkan upaya hemat energi, pelestarian lingkungan, dan pengurangan polusi maka planet ini beserta semua yang hidup di dalamnya akan dapat terjaga kelestariannya. Semua dapat dimulai dari yang terkecil, dari yang paling sederhana dan paling mudah, seperti mematikan lampu.

Wilayah Perbatasan Negara sebagai Prioritas Pembangunan

perbatasan.jpg

Wilayah perbatasan merupakan salah satu daerah yang paling rawan di dalam sebuah negara. Kerawanan tersebut bisa disebabkan oleh adanya konflik, potensi eksploitasi sumber daya alam, maupun perkara kedaulatan seperti penyelundupan dan penyusupan antara kedua negara yang berbatasan. Pembangunan di wilayah seperti ini membutuhkan usaha dan pengawasan secara khusus, mengingat wilayah perbatasan biasanya terletak jauh dari ibu kota sebuah negara dan identik dengan kawasan terpencil.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang berbatasan darat dengan beberapa negara di sebagian pulau-pulaunya, telah sejak lama berurusan dengan situasi rawan tersebut. Di Pulau Kalimantan, negara kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia, di Pulau Timor dengan negara Timor Timur, dan di Pulau Irian dengan Papua Nugini. Melalui Nawacita poin ke 3 (Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan), pemerintah saat ini mulai menjadikan pembangunan di wilayah tersebut sebagai prioritas utama.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan wilayah perbatasan akan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur tahun ini. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan penyambungan 1.094 kilometer jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia dan sisanya 60 kilometer akan terus dikerjakan mulai tahun ini hingga 2018.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pembangunan 53 kilometer sisa jalan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste yang baru tersambung 47,6 kilometer dari total 172,99 kilometer.

Untuk membangun wilayah perbatasan, menurut situs resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pada 2017 pemerintah menyiapkan anggaran Rp 17,839 triliun. Anggaran itu meningkat dibandingkan dengan 2016 yang sekitar Rp 9 triliun.

Dalam kunjungan kerja ketujuh kalinya di Kalimantan Barat sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi meresmikan kompleks Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk-Sajingan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3). Sehari sebelumnya, Presiden meresmikan PLBN Terpadu Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Pada 21 Desember 2016, Presiden juga meresmikan PLBN terpadu Entikong, Kalbar. Pembangunan ketiga PLBN Terpadu di Kalbar tersebut berlangsung sejak 2015.

Indonesia memiliki 87 PLBN dengan 35 PLBN laut dan 52 PLBN darat. Tujuh pos di antaranya dibangun baru sebagai PLBN terpadu yang melayani keimigrasian, bea dan cukai, serta karantina pertanian (Kompas, 26/1). Dibangunnya semua PLBN itu adalah sebagai bentuk pengamanan Indonesia dari batas terluarnya. Karena itu, Kementerian PUPR dalam hal ini akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan.

Selain pembangunan PLBN, pengaspalan jalan raya yang menghubungkan beberapa kota di perbatasan yaitu Sambas-Aruk di Kalimantan Barat sejauh 81 kilometer juga sudah selesai dilakukan. Pengaspalan ini membuat waktu tempuh dua daerah itu menjadi dua jam dari empat jam pada saat sebelum 2015.

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan juga dilakukan di daerah lain. Di Pulau Miangas di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, tahun ini dibangun jalan beton lingkar pulau dengan anggaran Rp 53 miliar. Di daerah yang berbatasan dengan Filipina tersebut, pada 2015 pemerintah membangun dermaga feri dengan anggaran Rp 40 miliar.

Dengan terlaksananya pembangunan wilayah perbatasan tersebut, diharapkan nantinya keamanan perbatasan akan semakin meningkat. Kualitas hidup, perekonomian, serta akses masyarakat perbatasan ke kota-kota lain akan semakin mudah. Hal ini akan berarti besar dalam usaha pemerataan pembangunan yang merupakan salah satu tujuan utama pemerintah saat ini.

 Sumber: kompas.com