Apa yang Kurang dari Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman?

(dari artikel di dalam Laporan Pencapaian MDG’s Indonesia 2007 oleh Bappenas)

Pada saat ini, kebutuhan akan perumahan sebanyak kurang lebih 7 juta dan bakal meningkat seiring dengan bertambahnya rumah tangga baru. Pembangunan rumah tak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, apalagi pengembang swasta lebih mengutamakan real estate dan apartemen yang sulit dijangkau kaum miskin. tak mengherankan bila kemudian di perkotaan tumbuh pemukiman dan perumahan yang tak layak huni atau perumahan kumuh.

Perumahan kumuh ditemukan di hampir semua wilayah perkotaan di indonesia. Tidak ditemukan data akurat mengenai jumlah lingkungan permukiman kumuh di seluruh indonesia. namun hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia memiliki sangat banyak kantong wilayah permukiman kumuh. Mereka merupakan kelompok termiskin yang tidak pernah diperhitungkan dalam data statistik di indonesia. mereka tidak memperoleh akses pendidikan, sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, dan senantiasa terancam penggusuran oleh proyek-proyek investasi. Hal ini disebabkan oleh stigma yang dilekatkan pada masyarakat: pemukiman kumuh sebagai penduduk ilegal atau penduduk liar, sehingga pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban untuk mengurus upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuh ini. Pemerintah daerah justru melakukan pembersihan melalui berbagai bentuk penggusuran, dengan alasan mengganggu dan merusak keindahan kota atau lahan akan dibangun untuk kepentingan lain.pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun perumahan rakyat. Namun berbagai persyaratan untuk dapat mengakses bantuan perumahan tersebut tetap tidak terjangkau oleh kelompok yang paling miskin ini.

Pertama, permasalahan sulitnya memperoleh KTP. Tanpa KTP, masyarakat tidak akan dapat mengajukan bantuan pengadaan atau perbaikan perumahan. Kedua, bantuan untuk memperoleh kredit mikro perumahan mensyarakatkan adanya jaminan (berupa barang atau surat berharga) sementara masyarakat miskin tidak memiliki harta yang dapat dipergunakan sebagai jaminan. Ketiga, diterima atau tidaknya pengajuan kredit selalu didasarkan pada tingkat penghasilan dan kestabilan kerja. masyarakat yang miskin, yang memiliki pendapatan sangat rendah dan bekerja tidak tetap, diragukan kemampuannya untuk membayar cicilan kredit sehingga pengajuan mereka seringkali ditolak. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terkait dengan upaya perbaikan permukiman kumuh belum sepenuhnya merupakan penyelesaian masalah bagi perbaikan pemukiman kumuh tersebut.

Di bidang persewaan, pemerintah sama sekali tak menyentuhnya. Bidang ini kebanyakan diusahakan oleh perorangan dan amat terbatas sekali dilakukan oleh swasta. Akibatnya, informasi atau data mengenai hal ini sulit sekali diperoleh. Padahal, bidang ini amat besar peluangnya dalam mengurangi kantong (enclave) pemukiman kumuh.

Reference Link:

http://www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP%20-%20%20MDGR%202007%20(bahasa).pdf

Advertisements