Smart City, Not Only about Digital City

smart city2

Pengaplikasian smart city pada suatu konsep kota terkadang masih sebatas kemudahan dalam penerapan teknologi dan informasi.  Dalam sudut pandang yang lain hal  ini lebih tepat disebut dengan digital city. Teknologi digital hanyalah sebagian kecil dari suatu konsep yang disebut dengan smart city. Dengan kata lain teknologi hanyalah salah satu sarana untuk mencapai smart city. Dengan berkembangnya teknologi informasi di masa digital ini, memudahkan semua masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

 

Konsep smart city memiliki cakupan yang sangat luas. Karena smart city tidak hanya selalu dirancang dengan teknologi namun dengan aspek lain seperti Pemberdayaan masyarakatnya, pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanannya maupun dari perbaikan kualitas lingkungannya. Selain itu smart city juga dapat ditinjau dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dalam suatu kota. Dimana suatu kebijakan dalam smart city seharusnya dapat mencerminkan kualifikasi dari smart city itu sendiri.

 

Contoh suatu kebijakan yang dapat dikatakan suatu kota mencerminkan smart city ialah, UU no 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka yang menyatakan bahwa “30% lahan perkotaan harus Ruang Terbuka Hijau(baik privat maupun public)”. Kebijakan ini tentunya memiliki dasar yang kuat dimana 30% RTH dapat menyeimbangkan kepadatan kota yang terpolusi dengan berbagai aktivitas manusia.

 

Seperti yang sudah sering dibahas dalam konsep smart citySmart City memiliki 6 karakter dalam sebuah kota. Giffinger (2007) Yaitu : Smart People (Baik secara Individual maupun Sosial), smart living (Fisik maupun social ), smart environtmentsmart governance (Politik, Kebijakan dan manajemen) , smart economy, dan smart mobility. Semua karakter tersebut memiliki perannya masing-masing dan apabila diperhatikan lebih dalam, semua aspek saling berkaitan satu sama lain. Suatu kota dapat dikatakan menuju pada smart city apabila beberapa karakter dari 6 karakter tersebut sudah menjadi fokusan dalam kota. Tidak ada yang paling krusial dari keenam karakter tersebut, setiap karakter merupakan aspek yang harus diusahakan oleh setiap kota demi menuju suatu kota yang smart.
Semua karakter yang smart dapat ditempuh dengan mengawali satu per satu dari keenam karakter tersebut, langkah demi langkah. Sebagai brainstorm, dari keenam karakter tersebut mana yang harus didahulukan? Darimana sebuah kota sebaiknya mulai memikirkan kotanya menuju smart city? Karakter mana yang harus difokuskan terlebih dahulu?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan hanya dengan satu sudut pandang. Dalam berbagai kasus di berbagai kota dengan latar belakang yang berbeda, setiap kota memiliki permasalahan yang berbeda dan bermacam-macam. Bagaimana step awal membentuk smart city tetap harus disesuaikan dengan kondisi kota itu sendiri. Yang dimaksud dalam hal ini, sebuah proses menuju smart city adalah permasalahan yang relative tergantung pada kebutuhan dan konteks budaya maupun latar belakang dari setiap kota itu sendiri.

 

Keenam karakter tersebut memang tidak ada yang paling krusial dan harus diperhatikan semuanya dalam membentuksmart city, namun apabila dipikirkan dari cara berfikir rasional , semua memang berawal dari manusianya. Bagaimana manusia dalam kota berperlaku, berfikir dan bertindak yang menjadi pendorong kemajuan suatu kota menjadi smart city. Dari sini dapat disimpulkan bahwa smart city bukan selalu tentang teknologi digital yang memfasilitasi aktivitas manusia di dalamnya namun juga dari berbagai aspek dan komponen dalam kota itu sendiri, baik manusianya, pemerintahannya, ataupun lingkungannya. 

Advertisements

Housing Needs Assessment(HNA)

ilustrasi

Pendataan Kebutuhan Perumahan atau Housing Needs Assessment adalah inventarisasi dan analisis kebutuhan perumahan pada suatu periode tertentu. Pendataan ini berusaha untuk menemukan kemampuan pasar, saat ini maupun diproyeksikan di masa depan, untuk menyediakan perumahan dalam berbagai tingkatan harga maupun jenis kepemilikan.

Pendataan kebutuhan perumahan dilakukan untuk mempersiapkan program yang menyeluruh di tingkat kelurahan, yang bisa juga dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintah dan pihak lain yang memerlukannya.

Pendataan Kebutuhan Perumahan bermanfaat untuk:

  1. Mendasari upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
  2. Melengkapi kebutuhan data administratif kelurahan
  3. Menentukan prioritas pembiayaan untuk program perumahan
  4. Mendeskripsikan dan mengevaluasi kondisi perumahan
  5. Mengajukan pendanaan
  6. Advokasi perumahan dan kesadaran masyarakat
  7. Mengembangkan database perumahan
  8. Menjadi sumber informasi mengenai kebutuhan perumahan masyarakat
  9. Melengkapi proses hukum
  10. Melengkapi kebutuhan pihak swasta maupun pemerintah yang akan meminjamkan dana

Kebutuhan perumahan dapat ditentukan dengan melihat pilihan para keluarga akan rumahnya di masa mendatang. Pilihan mereka yang diperhitungkan adalah:

  • membeli atau menyewa,
  • berapa kemampuan mereka untuk membiayai, dan
  • tipe rumah yang diinginkan.

Kebutuhan perumahan dapat dikatakan mencukupi ketika ketiga hal diatas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan semua penduduk di satu area.

Pendataan kebutuhan perumahan yang menyeluruh harus memperhitungkan kepemilikan, penghasilan terhadap harga rumah, dan tipe rumah yang menggambarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pendekatan berdasar permintaan pasar seringkali tidak bisa menggambarkan kondisi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Hal yang biasa terjadi adalah bahwa penyediaan rumah baru tidak sesuai dengan keinginan/kebutuhan dan kemampuan  masyarakat di area tersebut untuk membiayainya.

Sebagai contoh, di daerah Sleman saat ini muncul perumahan-perumahan baru dengan harga sangat mahal, yang tidak mungkin terjangkau oleh penduduk asli daerah tersebut. Oleh karena itu harus ada sistem affordable housing yang berada diluar mekanisme pasar.

Affordable housing adalah perumahan yang disediakan untuk sewa atau dijual dengan tingkatan harga yang bisa dijangkau secara berkelanjutan oleh penduduk setempat yang membutuhkannya.

Menurut Herefordshire Housing Needs Assessment (2005), affordable housing dapat dikategorikan menjadi:

  1. Perumahan bersubsidi yang disediakan oleh organisasi berdasarkan permintaan, melalui sewa atau kepemilikan bersama. Melalui kepemilikan bersama, penghuni rumah membayar bunga berkelanjutan kepada pemerintah daerah atau asosiasi pengelola perumahan.

 

  1. Perumahan berbiaya rendah yang dijual di pasaran, ditujukan untuk keluarga baru, bujangan, orang tua, dan rumah tangga berpenghasilan rendah lainnya, yang tidak mampu menyewa atau membeli rumah yang tersedia secara umum di pasar terbuka.