Mengenal Wilayah Perbatasan Indonesia

p'u9p;u.jpg

Negara Indonesia berada di persimpangan antara dua benua dan dua samudera. Dengan wilayah seluas kurang lebih 5.193,25 juta km², dan terdiri dari 17.508 pulau (wikipedia.com), maka tak heran jika negara kita ini akan berbatasan dengan lebih dari satu negara tetangga baik darat maupun laut. Secara maritim, Indonesia berbatasan dengan wilayah laut 10 negara: India di bagian barat; Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Palau, dan Vietnam di sebelah utara; Timor Leste dan Australia di sebelah selatan; dan Papua Nugini di sebelah timur. Wilayah perbatasan ini seringkali belum disepakati secara sempurna batas-batasnya karena Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sejauh 200 mil dari bibir pantai dapat saling bersinggungan dengan ZEE di negara yang berbatasan. Hal ini seringkali memicu konflik, terutama menyangkut penambangan dan penangkapan ikan oleh nelayan antar negara.

Sementara itu, wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara-negara tetangganya meliputi beberapa provinsi, yakni di Kalimantan Barat (Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu) yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia sepanjang 966 km; di Kalimantan Timur ( Kutai Barat) dan di Kalimantan Utara (Malinau, Nunukan) yang berbatasan dengan Sabah, Malaysia sepanjang 1038 km; di Papua (Kota Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke) yang berbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 820 km; dan di Nusa Tenggara Timur (Belu, Kupang dan Timor Tengah Utara) yang berbatasan dengan Timor Leste sepanjang ± 300km. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut diamankan dan dilengkapi oleh Pos Lintas Batas Begara (PLBN), dengan fasilitas mencakup Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, Kesehatan, dan Security.

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang masih sangat terbatas. Paradigma masa lalu yang menyatakan bahwa wilayah perbatasan perlu diawasi secara ketat karena merupakan daerah yang rawan keamanan telah menjadikan pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan.

Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi “inward looking”, menjadi “outward looking” sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Hal ini tertuang dalam visi pembangunan pemerintahan saat ini melalui Nawacita, terutama poin ke 3, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan-pembangunan akhir-akhir ini, di mana wilayah perbatasan mulai menjadi fokus pembangunan nasional.

Akhir bulan lalu (Februari 2017) pemerintah telah selesai membangun simbol-simbol kedaulatan Negara berupa pembagunan kembali 7 PLBN di perbatasan. Adapun ke 7 PLBN itu meliputi PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT); PLBN Aruk, Nanga Badau dan Entikong di Kalimantan Barat, serta PLBN Skouw di Papua. Ketujuh PLBN tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak sehingga diratakan dan kemudian dibangun baru. Selain 7 PLBN tersebut, ada tambahan 2 PLBN lagi yang akan diperbaiki yaitu PLBN Oupoli dan Waris yang masih dalam tahap Pra Design. Pembangunan di perbatasan juga nantinya akan mencakup berbagai macam infrastruktur yang dimulai dari sekitar PLBN antara lain jalan raya, tol laut, tol udara, pasar, perumahan, dan lain-lain sebagai upaya dalam mempercepat pengembangan Kawasan Perbatasan.

Dengan terlaksananya pembangunan wilayah perbatasan tersebut, diharapkan nantinya keamanan perbatasan akan semakin meningkat. Kualitas hidup, perekonomian, serta akses masyarakat perbatasan ke kota-kota lain akan semakin mudah. Hal ini akan berarti besar dalam usaha pemerataan pembangunan yang merupakan salah satu tujuan utama pemerintah saat ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s