Saat ini kami sudah pindah ke alamat web baru yaitu:

www.hrcjogja.org

Dan Alamat kantor baru kami saat ini adalah:

LOWONGAN KERJA SEBAGAI KOORDINATOR PROGRAM

di Balé Daya Perumahan/Housing Resource Center (HRC)

Lokasi : Yogyakarta

Tipe rekrutmen : rekruitmen lokal (domestik)

Tunjangan : Transportasi, Makan Siang

Lamaran ditujukan ke : hrc.jogja@gmail.com

Atau via pos atau fax ke

Manajer Balé Daya Perumahan

Jl. Ngadisuryan 11, Alun-alun Kidul, Kraton, Yogyakarta 55133

Tel/Fax: (0274) 372828

Batas akhir pengiriman lamaran : Senin, 29 Desember 2008 (diterima via pos), pk. 24.00 (via email)

Wawancara : di Kantor Bale Daya Perumahan

(waktu akan dikonfirmasi ulang kepada yang bersangkutan)

(tidak perlu melampirkan fotokopi ijasah, cukup surat lamaran dan CV selengkap-lengkapnya namun maksimum 3 halaman)

Housing Resource Center (HRC) adalah lembaga pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang perumahan secara swadaya terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lembaga ini merupakan hasil MoU antara KeMenpera dan Pemerintah Provinsi DIY tahun 2006 yang kemudian Kementerian Negara Perumahan Rakyat (KeMenpera) memfasilitasi pendirian dan operasional HRC di Yogyakarta. Fungsi utama HRC adalah mendekatkan stakeholder perumahan dengan sumber daya perumahan. Dalam menjalankan peran dan fungsi HRC tersebut maka dibutuhkan seorang KOORDINATOR PROGRAM yang bertanggung jawab kepada Manager HRC.

Kriteria seleksi:

Dalam menjalankan programnya, HRC membutuhkan tenaga kerja berdedikasi tinggi sebagai KOORDINATOR PROGRAM dengan kualifikasi:

1. minimal lulusan S1 Arsitektur/Perencanaan Wilayah
2. memiliki pengalaman kerja/organisasi dan penyelenggaraan event, termasuk mengkoordinasi tim, minimal 2 tahun
3. memiliki jiwa kepemimpinan
4. memiliki kapasitas dalam menulis proposal, laporan, maupun dokumen lainnya
5. suka tantangan, pekerja keras dan kreatif
6. memiliki kemampuan adaptasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai lingkungan yang dihadapi dalam pekerjaan
7. mampu berpikir sistematis, membuat perencanaan, dan menentukan skala prioritas dalam menjalankan pekerjaan
8. bersedia bekerja dalam tenggat waktu ketat dan target oriented
9. mampu bekerja secara mandiri dan dengan supervisi minimal
10. menguasai program komputer, aplikasi internet, microsoft office dan grafis (minimal corel draw)
11. lebih disukai bisa berbahasa Inggris aktif

Tugas pokok:

§ Merancang dan mengkoordinasi pelaksanaan program-program HRC

§ Pelayanan informasi tentang HRC secara umum

Bertanggung jawab atas:

§ Kelancaran pelaksanaan program-program HRC sesuai dengan target dan standar yang ditetapkan

§ Penyusunan dan implementasi program-program HRC

KOORDINATOR PROGRAM yang terpilih akan mulai bekerja Januari 2009 dengan sistem kontrak, dengan peninjauan ulang kinerja dilakukan pada bulan ketiga dan pada masa akhir kontrak.

artikel selengkapnya dapat dilihat di

http://nussp.com/tulisandetil.asp?mid=271&catid=2&

berikut ini adalah artikel lengkap yang ditulis oleh Sahruddinlubis

Artikel selengkapnya dapat dibaca di http://rumahkuindonesia.blogspot.com/2007/09/aspek-sosial-tinggal-di-rumah-susun.html

Pada saat ini, kebutuhan akan perumahan sebanyak kurang lebih 7 juta dan bakal meningkat seiring dengan bertambahnya rumah tangga baru. Pembangunan rumah tak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, apalagi pengembang swasta lebih mengutamakan real estate dan apartemen yang sulit dijangkau kaum miskin. tak mengherankan bila kemudian di perkotaan tumbuh pemukiman dan perumahan yang tak layak huni atau perumahan kumuh.

Perumahan kumuh ditemukan di hampir semua wilayah perkotaan di indonesia. Tidak ditemukan data akurat mengenai jumlah lingkungan permukiman kumuh di seluruh indonesia. namun hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia memiliki sangat banyak kantong wilayah permukiman kumuh. Mereka merupakan kelompok termiskin yang tidak pernah diperhitungkan dalam data statistik di indonesia. mereka tidak memperoleh akses pendidikan, sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, dan senantiasa terancam penggusuran oleh proyek-proyek investasi. Hal ini disebabkan oleh stigma yang dilekatkan pada masyarakat: pemukiman kumuh sebagai penduduk ilegal atau penduduk liar, sehingga pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban untuk mengurus upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuh ini. Pemerintah daerah justru melakukan pembersihan melalui berbagai bentuk penggusuran, dengan alasan mengganggu dan merusak keindahan kota atau lahan akan dibangun untuk kepentingan lain.pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun perumahan rakyat. Namun berbagai persyaratan untuk dapat mengakses bantuan perumahan tersebut tetap tidak terjangkau oleh kelompok yang paling miskin ini.

Pertama, permasalahan sulitnya memperoleh KTP. Tanpa KTP, masyarakat tidak akan dapat mengajukan bantuan pengadaan atau perbaikan perumahan. Kedua, bantuan untuk memperoleh kredit mikro perumahan mensyarakatkan adanya jaminan (berupa barang atau surat berharga) sementara masyarakat miskin tidak memiliki harta yang dapat dipergunakan sebagai jaminan. Ketiga, diterima atau tidaknya pengajuan kredit selalu didasarkan pada tingkat penghasilan dan kestabilan kerja. masyarakat yang miskin, yang memiliki pendapatan sangat rendah dan bekerja tidak tetap, diragukan kemampuannya untuk membayar cicilan kredit sehingga pengajuan mereka seringkali ditolak. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terkait dengan upaya perbaikan permukiman kumuh belum sepenuhnya merupakan penyelesaian masalah bagi perbaikan pemukiman kumuh tersebut.

Di bidang persewaan, pemerintah sama sekali tak menyentuhnya. Bidang ini kebanyakan diusahakan oleh perorangan dan amat terbatas sekali dilakukan oleh swasta. Akibatnya, informasi atau data mengenai hal ini sulit sekali diperoleh. Padahal, bidang ini amat besar peluangnya dalam mengurangi kantong (enclave) pemukiman kumuh.

Reference Link:

www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP%20-%20%20MDGR%202007%20(bahasa).pdf

Pemerintah terus mendorong pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, pemerintah akan memberikan kemudahan dan insentif bagi para pengembang yang membangun Rumah Sederhana Sehat (RSS), Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). – diungkapkan Presiden pada peringatan Hari Habitat Sedunia yang lalu.

Sebuah kabar gembira.

Selanjutnya adalah perjuangan, bagaimana mewujudkan sistem yang bisa benar-benar memberikan solusi bagi MBR untuk bisa mengakses sumber daya perumahan. Tentu saja, diperlukan kerjasama yang solid dari berbagai pihak.

Siapkah kita?

Reference link:

http://www.bapeda.pemda-diy.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=3131

KAJIAN HUNIAN VERTIKAL UNTUK KESEJAHTERAAN MBR

Informasi lebih detail akan segera menyusul.